MUARA BUNGO – Puluhan warga Dusun Pedukun, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo kembali mendatangi Kantor Bupati Bungo untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dalam aksi damai tersebut, warga menuntut agar Bupati Bungo segera menonaktifkan atau memberhentikan Kepala Desa (Rio) Dusun Pedukun karena dianggap telah meresahkan masyarakat. Pada Senin (16/6/25)
Beberapa perwakilan massa diterima langsung oleh Bupati Bungo H. Dedy Putra dan Wakil Bupati Safrudin Dwi Aprianto (Dedy–Dayat) untuk dilakukan mediasi dan mendengar langsung keluhan warga.
Gusnadi, salah satu perwakilan warga, mengungkapkan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Rio Dusun Pedukun, mulai dari penyelewengan dana desa hingga penyaluran pupuk subsidi yang tidak tepat sasaran.
“Ada beberapa poin yang kami sampaikan, mulai dari dana desa yang tidak transparan, penyelewengan pupuk bersubsidi, hingga pengangkatan anaknya sendiri sebagai sekretaris dusun. Ini membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan kami minta agar Rio segera dinonaktifkan,” ujar Gusnadi.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bungo H. Dedy putra menyatakan bahwa pihaknya akan memproses tuntutan warga sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia juga memastikan akan menurunkan tim inspektorat untuk melakukan audit terhadap laporan tersebut.
“Kami akan pelajari laporan ini dan besok pagi saya perintahkan inspektorat turun langsung ke lapangan untuk audit. Beri kami waktu dua minggu. Jika ditemukan pelanggaran, Rio akan kami nonaktifkan atau diberhentikan,” tegas Bupati Dedy Putra.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa apabila hasil audit tidak menemukan pelanggaran, maka tiga anggota BPD (Badan Permusyawaratan Dusun) harus turut bertanggung jawab atas kericuhan yang terjadi.
Dalam kesempatan itu, Bupati Bungo juga menghimbau seluruh kepala desa (Rio) di wilayah Kabupaten Bungo untuk tidak menyalahgunakan anggaran dana desa. Ia menegaskan akan menindak tegas siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kami tidak akan mentolerir penyalahgunaan anggaran dana desa. Semua akan kami proses sesuai hukum,” tutupnya.
Aksi warga berlangsung damai dan mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Warga berharap pemerintah daerah bertindak adil dan cepat dalam menangani permasalahan ini. (Msn)
